Sejarah MRT

Latar Belakang Pembangunan Sistem Transportasi Massal Cepat Berbasis Rel
• Perkiraan Jakarta macet total :Saat ini pertumbuhan jalan di Jakarta kurang dari 1 persen per tahun dan setiap hari setidaknya ada 1000 lebih kendaraan bermotor baru turun ke jalan di Jakarta (Data Dinas Perhubungan   DKI Jakarta). Studi Japan International Corporation Agency (JICA) 2004 menyatakan bahwa bila tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi,  diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada 2020 (Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP II)
• Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pelangi pada 2005 ditaksir Rp 12,8 triliun/tahun yang meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar dan biaya kesehatan. Sementara berdasarkan SITRAMP II tahun 2004 menunjukan bahwa bila sampai 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi maka perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun/tahun.
• Polusi udara akibat kendaraan bermotor memberi kontribusi 80 persen dari polusi di Jakarta. MRT Jakarta digerakan oleh tenaga listrik sehingga tidak menimbulkan emisi CO2 diperkotaanBerdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan
Berdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan.
Membangun sistem jaringan MRT bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja, tetapi lebih dari itu membangun MRT mencerminkan visi sebuah kota. Kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah kota, antara lain tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan perjalanan/mobilitas dan seberapa sering mereka dapat melakukannya ke berbagai tujuan dalam kota. Tujuan Utama dibangunnya sistem MRT adalah memberikan kesempatan kepada warga kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perjalanan/mobilitasnya dengan lebih andal, terpercaya, aman, nyaman, terjangkau dan lebih ekonomis.

1986 - 1995

The study on mass public transportation system in Jakarta:
- Jakarta Urban Transport Program (1986-1987)
- Integrated Transport System Improvement By Railway and Feeder Service  (1988-1989)
- Transport Network Planning and Regulation  (1989-1992)
- Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992)

1995 - 2000

Kajian tentang sistem angkutan umum masal di Jakarta :
• Jakarta Urban Transport Program (1986-1987)
• Integrated Transport System Improvement By Railway and Feeder Service (1988-1989)
• Transport Network Planning and Regulation  (1989-1992)
• Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992)

2002 - 2005

• 2002 - “The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek Phase-II”
• 2002 - “Jakarta Mass Transit System Development and Conceptual Design, Cost and Implementation for Underground System”
• 2004 -Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 84 / 2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM)
• 2 Maret 2004, MoU DepHub – DKI tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Kota.
• Juli 2004 DepHub RI mengeluarkan studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas), Maret 2005 menjadi Revised Implementation Program (Revised IP)
• Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan antara JBIC dengan Pemerintah RI

2005

Studi oleh Tim Special Assistance for Project Formation (SAPROF) dari JBIC telah dilakukan pada tahun 2005 untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara stakeholders atas proyek ini di Indonesia. Sejak Agustus 2005, Sub Komite MRT telah dibentuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT (MRTC).
Minutes of Discussion (MoD) telah ditandatangani pada November 2005 dan Memorandum on Engineering Services juga telah ditandatangani pada 18 Oktober 2006 antara pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar bagi persetujuan pinjaman.

2006

18 Okt 06 -Memorandum on Engineering Services antara Pemerintah Indonesia dan JBIC.
28 Nov 06  - Loan Agreement Tahap 1 (L/A 1) dengan pinjaman sebesar ¥1,869 Milyar untuk pembiayaan Engineering Services, berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam Minutes of Discussion (MoD) dan Memorandum on Engineering Services (MoES).

2007

Revisi UU No 13 /1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU No. 23 / 2007, maka penyelenggaraan  KA kini dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Kajian SAPI (Special Assistance For Project Implementation) dan SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) dilakukan oleh pihak JBIC untuk membantu DepHub dan Pemprov DKI Jakarta.

2008

17 Juni 2008 - PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada 17 Juni 2008, setelah disetujui DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Perda No 3 / 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Perda No 4 / 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.
28 November 2008 – Penandatanganan Minutes if Discussion (MOD 2008) sebagai dasar penandatanganan perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi MRT.
5 Desember 2008 – Penandatanganan Aide Memoir antara JICA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan prepatory study for extention (Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan), yang ditindaklanjuti oleh JICA dengan mengirimkan tim untuk melaksanakan feasibility study koridor Selatan- Utara tahap II, Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan, dan prefeasibility study jalur Timur – Barat.

2009

25 Mar 09 – Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 (antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI) yang menerushibahkan sebagian porsi LA1 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Kosultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen.
31 Mar 09 – Loan Agreement Tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai 48,15 Milyar Yen Jepang sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk proyek MRT (L/A 2)
24 Juli 09 – Penandatanganan NPPH 2 yang menerushibahkan seluruh porsi LA2 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk konstruksi MRT.
23 November 2009 – Basic Design Engineering mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan.

2010

8 Juli 2010 – Minutes Of Discussion (MOD) antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia (Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan). MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan – Utara Tahap I dari Lebak Bulus- Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus – Bundaran HI. Perpanjangan ini dilakukan dengan menarik stasiun Bundaran HI yang semula berada di MRT koridor Selatan – Utara tahap II menjadi tahap I. Perubahan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak lalu lintas pada masa konstruksi dan mengakomodir kebutuhan turn-back facility MRT koridor Selatan – Utara tahap I.