PEMK kepulauan seribu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) sebesar 100 persen menyusul tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan dana bergulir tersebut.


Jika dalam rentang 2008-2010 telah dialokasikan dana PEMK sebesar Rp 275 miliar, maka di tahun 2011 mendatang, dana itu akan ditambah lagi sebesar Rp 272 miliar sehingga total menjadi sebesar Rp 544 miliar.


Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Reynalda Madjid mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan program PEMK pada tahun anggaran 2011 mendatang dan jumlah alokasi dana bergulir itu akan naik hingga 100 persen.


Kebijakan tersebut ditempuh karena adanya rencana penyatuan alokasi dana program Bina Ekonomi yang terdapat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke dalam program PEMK.


Mulai tahun depan, program bina ekonomi yang masih masuk dalam program PPMK yang sekarang ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemprov DKI Jakarta akan diserahkan ke dalam program PEMK yang dilaksanakan dinas kami, kata Reynalda, Minggu (17/10).


Penambahan alokasi dana tidak hanya didapatkan dari penyatuan dana bina ekonomi PPMK, tetapi juga dari saldo awal dana PEMK 2008-2010 yang diperkirakan akan tersisa Rp 90 miliar. Dari totaldana PEMK Rp 272,5 miliar, diprediksi total penyerapan pemberian dana PEMK kepada 267 kelurahan pada akhir tahun ini hanya mencapai Rp182,5 miliar.


Selama 267 kelurahan yang telah mempunyai Koperasi Jasa Keuangan tidak menambah jumlah dana PEMK hingga akhir tahun ini, maka kami prediksi sisa dana sebesar Rp 90 miliar. Sisa dana ini akan dijadikan saldo awal bagi dana PEMK dalam tahun anggaran 2011,katanya.


Pemprov DKI Jakarta, menurut Reynalda, tetap akan menjalankan program PEMK selama tiga tahun ke depan, yakni, 2011-2013 dengan menganggarkan dana PEMK dengan jumlah yang sama pada program PEMK 2008-2010 yaitu sebesar Rp 272 miliar. Dengan begitu, akan terjadi peningkatan jumlah dana PEMK sekitar 100 persen.


Program PEMK di tahun 2011 akan lebih difokuskan kepada 267 KJK kelurahan untuk menambah modal dana yang telah didapat pada tahun ini. Penambahan modal dana diharapkan membuat warga dapat meminjam jumlah dana yang lebih besar lagi dari sebelumnya.

Hutan bakau (mangrove) yang mengelilingi Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan kini dapat dinikmati dengan berjalan kaki. Ya, rimbunan pohon bakau ditambah aktfitas berbagai satwa liar itu sudah dilengkapi jembatan kayu sepanjang 50 meter dengan lebar 1,5 meter.

"Pembangunan jembatan bertujuan agar wisatawan yang datang ke Pulau Lancang dapat menikmati hutan bakau disini," ujar Dewan Kelurahan Pulau Pari, Masin kepada beritapulauseribu.com di Pulau Lancang, Rabu (3/11).
Dia mengatakan, pembangunan jembatan di hutan bakau itu menggunakan dana sosial program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) tahun 2010. Diharapkan jembatan itu menjadi salah satu daya tarik wisata di Pulau Lancang. "Kami akan terus berupaya agar fasilitas wisata di Pulau Lancang bertambah," katanya.

Menurut Masin, warga di Pulau Lancang menyambut baik dan mendukung pembangunan jembatan itu. Karena hutan bakau yang ada di pantai barat pulau memiliki keragaman hayati yang patut dinikmati wisatawan. "Ini juga atas permintaan warga, karena hutan bakau selain mencegah abrasi juga dapat dimanfaakan untuk wisata observasi," tuturnya.

Hanapi (40) warga RT 01/02 Kelurahan Pulau Pari yang juga nelayan ini mengungkapkan, bahwa di dalam hutan bakau itu terdapat banyak spesies hewan yang cukup menarik. Utamanya, kata dia, jenis burung dan hewan melata. "Ada beberapa burung yang unik. Dan kalau kita beruntung bisa melihat
 biawak," ujarnya.

Bagi anda yang akan mengunjungi atau akan kembali menikmati eksotika alam bahari Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, tidak perlu khawatir mencari tempat buang hajat bila kebelet ingin kebelakang. Pasalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pulau Tidung sedang membangun dua unit toilet umum di kawasan wisata 'Jembatan Cinta' Pulau Tidung tersebut.

Ketua LPM Kelurahan Pulau Tidung, Puadi mengungkapkan, pembangunan fasilitas umum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para wisatatawan yang berkunjung ke lokasi kawasan wisata Pulau Tidung. Karena toilet umum yang dibangun dapat digunakan untuk berbilas usai berenang. "Selain toilet, kami juga sedang membangun musholah di lokasi tersebut," ungkapnya kepada beritapulauseribu.com, Jumat (5/11).
Pembangunan toilet umum dan Musholah, kata dia, menggunakan anggaran sosial program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) Pulau Tidung 2010, sebesar Rp 19 juta. Selain itu, biaya pembangunan juga didapat dari sumbangan pemilik agen perjalanan wisata. "Travel wisata juga membantu pembangunan fasilitas umum ini," tambahnya.

Imam (28) pelaku usaha Travel Wisata Pulau Tidung menyambut baik dengan pembangunan toilet dan musholah itu. Dia berharapa agar sarana umum ini dapat dijaga kebersihannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan yang datang. "Harapan saya agar sarana ini bisa dijaga dan dirawat, sehingga dapat membantu para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata," tandasnya.sumber

BOP

Terkait Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang juga mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan mengenai penggunaan dana BOP ini. Terlebih RSBI tidak mampu berprestasi saat penyelenggaraan UN kemarin.

Gubernur DKI Fauzi Bowo menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan terus meningkatkan pengawasan dan penelitian terhadap hasil rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya tidak sesuai dengan perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaan BOP.

Foke menuturkan bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengawasan dan penelitian dengan melibatkan konsultan pengawas dan instansi teknis terkait, untuk memaksimalkan hasil rehabilitasi gedung-gedung sekolah.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOP

BOP DIALOKASIKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN- KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :

A.      Untuk TKN, TKLBN, SDN/SDLN/MIN dan SMPN/SMPLBN/
MTsN 

1.    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 
2.    Belanja Alat Tulis Kantor
3.    Belanja Bahan Peraga 
4.    Belanja Cetakan Umum 
5.    Belanja Fotocopy
6.    Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
7.    Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan


B.      Untuk SMAN dan SMKN 

1.    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 
2.    Belanja Alat Tulis Kantor 
3.    Belanja Alat Listrik dan Elektronik 
4.    Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.    Belanja Bahan Peraga
6.    Belanja Cetakan Umum
7.    Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
8.    Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Praktik Sekolah
9.    Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Dinas Pendidikan 

jamkesmas...

Apakah yang dimaksud JAMKESMAS ?JAMKESMAS adalah kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat. Jamkesmas berdiri dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memdapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Program ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen kesehatan melalui penugasan kepasa PT ASKES.

Siapa saja yang berhak mendapatkan JAMKESMAS ?Seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar propinsi daerah Ibukota DKI Jakarta dan memenuhi kriteria miskin atau kurang mampu berhak mendapatkan JAMKESMAS.

Bagaimana cara mengajukan permohonan JAMKESMAS ?

1. Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan RW Setempat.
2. Membawa surat  SKTM ke kelurahan dan kecamatan Setempat untuk dilegalisir.
3. Membawa  surat yang telah dilegalisir ke Puskesmas setempat, puskesmas kemudian akan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey kerumah pemohon. Apabila disetujui, Puskesmas yang akan menerbitkan  kartu jamkesmas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menggunakan skema pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersendiri akan segera menerapkan skema pembiayaan nasional dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Menurut siaran pers dari Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Jakarta, Selasa (8/12), naskah nota perjanjian kerja sama antara Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait penerapan Jamkesmas di DKI Jakarta kini sedang disiapkan.

"Kerja sama ini akan dijadikan contoh untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Abdul Chalik Masulili.

Abdul Chalik Masulili menjelaskan, sebagai langkah awal Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan melakukan verifikasi, pembuatan data dasar, pencetakan dan distribusi Kartu Jamkesmas bagi warga yang tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Pembiayaan untuk kegiatan itu, katanya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Pemda DKI Jakarta .

Sementara BPS melakukan pembuatan dan distribusi Kartu Jamkesmas, ia menjelaskan, warga yang tidak ber-KTP Jakarta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit pelaksana program Jamkesmas dengan surat rekomendasi dari forum komunikasi warga setempat.

Termasuk di antaranya warga Kampung Beting dan Tanah Merah di Jakarta Utara yang sebelumnya tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan tanpa bea di Rumah Sakit Kota

"Sekarang warga Kampung Beting dan Tanah Merah yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani di Rumah Sakit Koja dengan biaya dari Program Jamkesmas," .

Foto Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 15 hektare demi memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengkritik bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Jakarta lebih rendah dibanding daerah lain..

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menambah RTH. Saat ini, RTH di Jakarta baru mencapai 10,5 persen dari target 13,94 persen dari luas keseluruhan wilayah Jakarta.

“Ini menjadi komitmen kami untuk terus meningkatkan RTH di Jakarta, baik publik maupun privat,” kata Fauzi Bowo, Sabtu (25/6).

Bahkan di Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) 2010-2030, telah diatur RTH 30 persen di kota Jakarta. Terdiri dari 14 persen RTH publik dan 16 persen RTH privat.

Fauzi menambahkan, upaya konkret lainnya yang dilakukan untuk mewujudkan Green City adalah dengan menekan polusi udara. Pemprov DKI rutin melaksanakan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di beberapa kawasan seperti Sudirman-Thamrin serta kawasan Kota Tua, dan beberapa wilayah lainnya. Serta mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2010 yang merupakan revisi dari Pergub Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Dalam pergub baru itu, diatur ruang khusus merokok di dalam gedung yang telah ditiadakan sehingga perokok harus melakukan aktivitasnya di luar gedung.

Sedangkan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim, Pemprov DKI juga menerapkan green building pada gedung-gedung bertingkat, baik gedung pemerintah maupun swasta. Karena dengan green building, gedung akan lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan lebih ekonomis.

“Salah satu gedung pemerintah, yang memulai penerapan green building adalah gedung Blok G Balaikota DKI Jakarta. Selain itu, gedung DPRD DKI Jakarta juga sudah menerapkan konsep green building. Kita juga sedang membangun sekolah yang berkonsep green school building,” tandasnya.

Flyover Jalan Casablanca

Macet ?! Udeh Kaga Musim......

JAKARTA KITA, KIAN TERTATA, KIAN DICINTA. Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk menata Ibu Kota Republik Indonesia Ini, agar menjadi kota yang dicintai warganya.

Gambaran Busway Transjakarta

Kinerja Bussway Transjakarta

Gambaran Umum Transjakarta

Bermula dari gagasan perbaikan sistem angkutan umum di DKI Jakarta yang mengarah kepada kebijakan prioritas angkutan umum, maka perlu dibangun suatu sistem angkutan umum yang dapat mengakomodasi pengguna dari segala golongan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai perencanaan umum pengembangan sistem transportasi di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007. Mengacu pada PTM tersebut, untuk tahap awal realisasinya dibangun suatu jaringan sistem angkutan umum massal yang menggunakan bus pada jalur khusus (Bus Rapid Transit/BRT).

Badan Layanan Umum Transjakarta Busway semula merupakan lembaga non struktural dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Badan Pengelola (BP) Transjakarta Busway, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006, BP. Transjakarta Busway diubah menjadi lembaga struktural dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan yang mendapat kewenangan pengelolaan keuangan berbasis PPK-BLUD, yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna busway.

Transjakarta Busway mulai beroperasi tanggal 15 Januari 2004 dengan dibukanya koridor 1 (Blok M-Kota). Pada awal operasi jumlah penumpang sekitar 40.000 orang per hari dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi rata-rata 60.000 orang per hari. Tanggal 15 Januari 2006 koridor 2 (Pulogadung-Harmoni) dan koridor 3 (Kalideres-Harmoni) dibuka dengan jumlah penumpang mencapai 70.000 penumpang per hari. Pada 27 Januari 2007, koridor bertambah, yaitu koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas), koridor 5 (Ancol-Kp. Melayu), koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas) dan koridor 7 (Kp. Rambutan-Kp. Melayu) dengan rata-rata penumpang mencapai 180.000 penumpang. Pada 21 Februari 2009 koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni) diresmikan dengan rata-rata penumpang 250.000 per hari seluruh koridornya.

Visi

Busway sebagai angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya dan bertaraf internasional

Misi

• Meningkatkan kualitas hidup pengguna jasa layanan Sistem Transjakarta dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya;
• Menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau di DKI Jakarta;
• Mengoptimalisasikan layanan transportasi publik yang efisien dari sisi biaya dan investasi, sehingga dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam jangka panjang;
• Mengefisiensikan waktu dari pengguna jasa layanan dan masyarakat pada umumnya, dengan berkurangnya waktu tempuh perjalanan;
• Mengurangi pencemaran udara dan menjaga kesehatan lingkungan di DKI Jakarta; Memberikan kualitas pelayanan yang baik, dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa layanan;
• Mengusahakan tarif yang terjangkau bagi pengguna jasa layanan;
• Meningkatkan penggunaan Sistem Transjakarta Busway seluas-luasnya bagi masyarakat;
• Menjadikan BLUD Transjakarta Busway sebagai pengelola Sistem Transjakarta Busway yang profesional, kompeten, dan mandiri dari segi ekonomi;
• Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui berbagai instansi dan perusahaan yang terkait dengan Sistem Transjakarta Busway; dan
• Mendorong perubahan budaya transportasi di masyarakat yang menghargai kualitas hidup, efisiensi waktu dan kesetaraan.

Sistem Transjakarta Busway

Sistem Transjakarta Busway terdiri dari sarana dan prasarana yang memadai, sistem operasi dan pengendalian bus yang efektif, sistem tiket yang terkomputerisasi, sistem pengamanan yang handal dan petugas yang terlatih. Mulai dari perencanaan,

pembangunan dan pengelolaan sistem Transjakarta disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sementara kegiatan operasional bus, operasional tiket dan kegiatan penunjang lainnya dilaksanakan bekerjasama dengan pihak operator. Operator bus yang melayani di koridor busway, yaitu : PT. Jakarta Exspress Trans, PT. Trans Batavi, PT. Jakarta Trans Metropolitan, PT. Jakarta Mega Trans, PT. Prima Jasa Perdana Raya Utama dan PT. Eka Sari Lorena Transport.

Transjakarta busway memiliki 141 halte disepanjang delapan koridor busway dengan ketinggian platform 110 centimeter dari tinggi permukaan jalan agar tersedia akses yang rata dengan bus. Setiap halte busway dilengkapi dengan akses untuk pejalan kaki yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang, yang dirancang khusus untuk mempermudah pengguna layanan busway. Sarana dan prasarana di halte ada loket pembelian tiket, dan pintu barrier sebagai jalan masuk dan jalan keluar bagi pengguna jasa layanan. Selain itu disediakan fasilitas tempat sampah, informasi rute dan pintu otomatis untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat menunggu di halte.

Saat ini jumlah armada bus 426 unit dioperasikan berdasarkan rencana operasi yang terjadwal di 8 koridor. Bus yang diberangkatkan pada titik awal diatur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik pada jam sibuk maupun jam tidak sibuk. Selain rute regulator Koridor 1 dan 8, untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi kepadatan penumpang di halte transit, maka BLU Transjakarta Busway menambah rute-rute langsung yang berdasarkan sistem jaringan dan dapat diakses penumpang sesuai dengan tujuan perjalanannya.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional busway sekitar 3500 orang yang terdiri dari pramudi, petugas pengamanan, petugas tiket dan petugas kebersihan.

Busway Transjakarta

BLUD Transjakarta Busway adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola layanan angkutan umum massal dengan menggunakan moda bus. Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) merupakan salah satu strategi dari Pola Transportasi Makro (PTM) untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat. BRT yang difasilitasi dengan jalur, armada bus dan infrastruktur yang dibangun khusus, sistem tiket elektronik yang saat ini dioperasikan di koridor 1-3 serta keramahan petugas adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan angkutan umum yang lebih baik. Kini masyarakat mempunyai alternatif angkutan umum yang memberikan kemudahan menjangkau seluruh wilayah Jakarta dengan pelayanan yang berbeda dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi agar menggunakan busway, sehingga dapat mengurangi kemacetan di kota Jakarta.

Di dalam perjalanannya selama 7 tahun, Transjakarta Busway sudah melayani 10 koridor dengan total panjang lintasan 123,35 km yang merupakan lintasan terpanjang di dunia dalam sistem BRT, serta telah mengangkut penumpang rata-rata 250.000 orang per hari. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi dan pengawasan dengan berkoordinasi instansi terkait dan dukungan dari masyarakat. Sebagai media komunikasi antara pengelola dengan para stakeholder khususnya pengguna bus Transjakarta, dikembangkan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui situs resmi BLUD Transjakarta Busway.

Adapun layanan informasi yang disediakan, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui gambaran umum, sistem operasional, dan informasi rute Transjakarta Busway. Selain itu ditampilkan pula tempat-tempat wisata dan yang menarik di sepanjang koridor, informasi kondisi penumpang di setiap halte yang dapat diketahui secara real-time di Koridor 1 dan informasi lainnya yang diperlukan. Semoga situs ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ulasan Lengkap Konsep Pembangunan Flyover Casablanca Dari Sisi Maket Konstruksi, Tinggi Dan Desain Flyover Anti Macet

Pemerintah Jakarta akan membangun flyover atau jalan layang Casablanca. Jalan yang akan dibangun digadang-gadang bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Jalan layang akan membentang dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jalan ini panjangnya mencapai 5 kilometer. Namun yang baru akan dilakukan pembangunannya sepanjang 1,8 kilometer. Yakni dari Jalan Satrio hingga Mas Mansyur.

Jalan layang ini juga berada 12 meter di atas tanah dan untuk bagian di atas terowongan Casablanca dinaikkan hingga 20 meter di atas tanah karena adanya monorel.
Ditargetkan dilaksanakan selama 630 hari atau 1 tahun 7,5 bulan dengan masa perawatan selama 180 hari. Total nilai proyek pembangunan sebesar Rp737 miliar.

Untuk jalan layang Casablanca hingga Jalan Dr Satrio akan dibuat sumur resapan agar air dapat jatuh ke tanah dan tidak langsung masuk ke saluran. Sumur resapan memuat air pada hujan lebat hingga 2 jam, lebih dari itu air akan masuk langsung ke saluran.
Selain itu, ruas jalan layangnya juga diberikan jarak 2 meter agar cahaya matahari dapat tetap terkena tanaman di bawahnya.

Kawasan Casablanca memiliki aktivitas lalulintas yang sangat tinggi, maka selama pembangunan dipastikan macet parah. Sistem buka tutup jalan hanya satu-satunya cara. "Tidak akan mungkin diberlakukan sistem pengalihan jalan," ujar Kepal Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo.
Masyarakat diimbau untuk mencari jalan alternatif lain apabila tidak ingin terjebak kemacetan selama pembangunan berlangsung. "Risikonya memang seperti itu kalau ada pembangunan. Tidak ada pengalihan jalan, semua jalan sudah penuh juga," ujarnya.
DKI Jakarta akan membangun flyover atau jalan layang Casablanca. Jalan yang akan dibangun digadang-gadang bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Jalan layang akan membentang dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jalan ini panjangnya mencapai 5 kilometer.

Namun yang baru akan dilakukan pembangunannya sepanjang 1,8 kilometer. Yakni dari Jalan Satrio hingga Mas Mansyur.

Jalan layang ini akan menggunakan konstruksi beton. Yakni, dengan pondasi bored pile, pier beton, portal beton dan box girder segmental.
Jalan layang ini juga berada 12 meter di atas tanah dan untuk bagian di atas terowongan Casablanca dinaikkan hingga 20 meter di atas tanah karena adanya monorel.

Ditargetkan dilaksanakan selama 630 hari atau 1 tahun 7,5 bulan dengan masa perawatan selama 180 hari. Total nilai proyek pembangunan sebesar Rp737 miliar.
Untuk jalan layang Casablanca hingga Jalan Dr Satrio akan dibuat sumur resapan agar air dapat jatuh ke tanah dan tidak langsung masuk ke saluran. Sumur resapan memuat air pada hujan lebat hingga 2 jam, lebih dari itu air akan masuk langsung ke saluran.
Selain itu, ruas jalan layangnya juga diberikan jarak 2 meter agar cahaya matahari dapat tetap terkena tanaman di bawahnya.
Kawasan Casablanca memiliki aktivitas lalulintas yang sangat tinggi, maka selama pembangunan dipastikan macet parah. Sistem buka tutup jalan hanya satu-satunya cara. "Tidak akan mungkin diberlakukan sistem pengalihan jalan," ujar Kepal Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo.

Masyarakat diimbau untuk mencari jalan alternatif lain apabila tidak ingin terjebak kemacetan selama pembangunan berlangsung. "Risikonya memang seperti itu kalau ada pembangunan. Tidak ada pengalihan jalan, semua jalan sudah penuh juga," ujarnya.
Proyek pembangunan jalan layang non tol Tanah Abang-Kampung Melayu sudah memasuki tahap pengeboran pondasi. Dinas Pekerjaan Umum telah berkordinasi dengan sejumlah instansi terkait atas pengerjaan ini.

Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Novizal menjelaskan, upaya koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya telah dilakukan. Mengingat, di sepanjang jalan layang itu terdapat utilitas pipa air baku dari Kalimalang ke Jalan Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat. Sehingga pengeboran pondasi belum dapat dilakukan.

"Kami belum bisa lakukan pengeboran untuk tiang bor, khususnya di kawasan Casablanca. Karena masalah utilitasi di kawasan jalan layang ini lebih rumit dan kompleks dibandingkan jalan layang Antasari-Blok M," kata dia.

Namun saat ini, pemindahan utilitas sedang diupayakan diselesaikan secepatnya, sehingga pekan depan pengeboran sudah bisa dilakukan.

Sementara terkait masalah dampak lingkungan terkait pembangunan proyek ini sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Eri Basworo, mengklaim bahwa pembangunan jalan layang Tanah Abang- Kampung Melayu telah memikirkan dampak lingkungan.

Hal itu sesuai dengan permintaan Gubernur DKI, Fauzi Bowo untuk membangun jalan layang dengan ketinggian 10 meter. Sehingga dapat dimungkinkan dilakukan penanaman pohon di bawahnya.

"Dengan tinggi yang demikian maka jalan layang tidak akan menghalangi sinar matahari masuk ke bawah jalan layang. Sehingga pohon dapat tumbuh," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga membangun sumur resapan agar air dapat jatuh ke tanah dan tidak langsung masuk ke saluran. Sumur resapan memuat air pada hujan lebat hingga 2 jam, lebih dari itu air akan masuk langsung ke saluran. Selain itu, ruas jalan layangnya juga diberikan jarak 2 meter agar cahaya matahari dapat tetap terkena tanaman di bawahnya.

Untuk pembangunan jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang sepanjang 2,3 kilometer, yang baru akan dilakukan pembangunannya sepanjang 1,8 kilometer yaitu Jalan Satrio hingga Mas Mansyur.

Sedangkan Kampung Melayu dan Tanah Abang sepanjang 5 kilometer masih dilakukan tendernya. Jalan layang ini juga berada 12 meter di atas tanah dan untuk bagian di atas terowongan Casablanca dinaikkan hingga 20 meter di atas tanah karena adanya monorel.
Arus lalulintas di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2011 pagi ini macet total. Kemacetan mulai sejak dari kawasan Pondok Kopi hingga ke Jalan Satrio.
Kemacetan salah satunya disebabkan dengan adanya proyek Pemerintah Jakarta yang tengah membangun flyover atau jalan layang Casablanca. Jalan yang akan dibangun digadang-gadang bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta hingga 30 persen.

Jalan layang akan membentang dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jalan ini panjangnya mencapai 5 kilometer.
Kemacetan salah satunya disebabkan dengan adanya proyek Pemerintah Jakarta yang tengah membangun flyover atau jalan layang Casablanca. Jalan yang akan dibangun digadang-gadang bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta hingga 30 persen.

Jalan layang akan membentang dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jalan ini panjangnya mencapai 5 kilometer.
Ditargetkan dilaksanakan selama 630 hari atau 1 tahun 7,5 bulan dengan masa perawatan selama 180 hari. Total nilai proyek pembangunan sebesar Rp737 miliar.

Untuk jalan layang Casablanca hingga Jalan Dr Satrio akan dibuat sumur resapan agar air dapat jatuh ke tanah dan tidak langsung masuk ke saluran. Sumur resapan memuat air pada hujan lebat hingga 2 jam, lebih dari itu air akan masuk langsung ke saluran.
Selain itu, ruas jalan layangnya juga diberikan jarak 2 meter agar cahaya matahari dapat tetap terkena tanaman di bawahnya.

Kawasan Casablanca memiliki aktivitas lalulintas yang sangat tinggi, maka selama pembangunan dipastikan macet parah. Sistem buka tutup jalan hanya satu-satunya cara. "Tidak akan mungkin diberlakukan sistem pengalihan jalan," ujar Kepal Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo.
Masyarakat diimbau untuk mencari jalan alternatif lain apabila tidak ingin terjebak kemacetan selama pembangunan berlangsung. "Risikonya memang seperti itu kalau ada pembangunan. Tidak ada pengalihan jalan, semua jalan sudah penuh juga," ujarnya.
Proyek jalan layang Casablanca memasuki tahap pembangunan fondasi tiang jalan. Itu sebabnya Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta semenjak pukul 06.00 WIB pagi ini, Selasa, 12 April 2011, menutup sebagian ruas jalan dari arah Sudirman ke Casablanca. Penutupan hanya diberlakukan sepanjang 70 meter. Artinya, jalan dari arah Tanah Abang via fly over Sudirman menuju Ambassador, Kuningan, dan Kampung Melayu masih bisa dilewati.

pembangunan jalan layang non tol atau flyover Casablanca

Penutupan jalan saat pemasangan fondasi dalam proyek pembangunan jalan layang non tol atau flyover Casablanca akan diberlakukan dalam waktu dekat. Keputusan mengenai jalan alternatif mana yang akan digunakan baru akan diputuskan hari ini, Kamis kemarin.
Menurut Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Novizal, koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Dinas Perhubungan DKI, dan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya.

“Rapat akan digelar di TMC Polda Metro Jaya mulai pukul 09.00 WIB. Rapat akan memutuskan jalan alternatif mana yang akan dipakai,” ujar Novizal saat dihubungi di Jakarta, Rabu malam, 23 Maret 2011.
Novizal menjelaskan, dari sembilan jalan alternatif yang diusulkan Dinas PU DKI, belum tentu akan disetujui seluruhnya. Jalan yang dipakai akan dipertimbangkan dari segi kelayakan, seperti lebar ruas jalan.
“Sebab kebanyakan jalan alternatif itu jalan lingkungan, atau bukan jalan umum,” ungkapnya.
Ada tiga ruas jalan yang direncanakan ditutup saat pemasangan fondasi, yaitu samping jalan layang Sudirman yang mengarah ke arah Jalan Satrio atau Casablanca, jalan di samping underpass Casablanca dari Jalan Satrio ke arah Jalan Rasuna Said, dan jalan di samping underpass Casablanca dari arah Jalan Rasuna Said ke Jalan Satrio.
Panjang ruas jalan yang ditutup di samping jalan layang Sudirman hanya sepanjang 70 meter, selebihnya masih bisa dilalui. Penutupan jalan tersebut akan berlaku selama tiga bulan, termasuk pengerjaan pemasangan fondasi dan tiang pancang yang dilakukan di kedua sisi jalan samping underpass Casablanca.
Sementara itu, sembilan jalur alternatif yang telah disiapkan Dinas PU DKI antara lain untuk penutupan jalan samping flyover Sudirman bisa melalui:

1. Jalan Setiabudi – Jalan Karet Karya – Jalan Karet Gusuran 3 – Jalan Komando Raya – Jalan Bek Murad.

2. Samping Gedung Sampoerna Strategic – Jalan Bek – Jalan Satrio – putar atau u-turn depan Gedung Sahid Jalan Mas Mansyur.

3. Jalan Garnisun – Jalan Karet Sawah – Jalan Satrio – putar atau u-turn depan Gedung Sahid.

4. Putar di Jembatan Semanggi
Kemudian untuk jalur alternatif jalan samping underpass Casablanca arah Satrio – Rasuna Said dan sebaliknya bisa melalui:

1. Jalan Denpasar – Gedung Dharma Wanita – Gedung Sentra Mulia.
2. Jalan Gili – Jalan Denpasar Raya.
3. Jalan Madiun – Masjid Sunda Kelapa – Jalan DR Kusuma Atmaja.
4. Gedung Papan Sejahtera – pinggir kali Cideng – Jalan Taman Rasuna.
5. Jalan Taman Rasuna – Jalan Samping Pemakaman Menteng Pulo – putar di Jalan Casablanca.

Video Simulasi MRT jakarta

contoh gambar tentang proyek MRT dijakarta

 

Pendanaan Proyek MRT

Total  nilai proyek adalah sekitar 144 Milyar Yen* dengan besar pinjaman sekitar 120 Milyar Yen dan selebihnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD) DKI Jakarta. Biaya proyek akan ditanggung bersama antara Pemerintah Pusat (42%) dan Pemerintah Daerah (58%). Dana kemudian akan disalurkan kepada PT MRT Jakarta melalui DKI Jakarta sebagai pelaksana dan operator proyek. Hingga saat ini sudah berhasil melakukan loan agreement I dan II, dimana 42% dari bagian pinjaman yang memenuhi syarat dari JICA, dihibahkan  kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2009, JICA juga sudah memberikan hibah untuk melakukan studi kelayakan perpanjangan koridor  MRT dari Bundaran HI - Kampung Bandan (Kota) dan pra-sudi kelayakan untuk MRT koridor timur-barat.

*untuk Lebak Bulus – Dukuh Atas. Total nilai proyek Lebak Bulus – Bundaran HI masih dalam perhitungan.

Fitur-fitur yang ada didalam proyek MRT

Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) yang berbasis rel  rencananya akan membentang kurang lebih ±110.3 km , yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23,3 km dan Koridor Timur – Barat  sepanjang kurang lebih ±87 km.

• Pembangunan Koridor Selatan-Utara dari Lebak Bulus – Kampung Bandan dilakukan dalam 2 tahap:

1. Tahap I yang akan dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15.2 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah) ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016.

2. Tahap II akan melanjutkan jalur Selatan-Utara dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8.1 Km) yang akan mulai dibangun sebelum tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi paling lambat 2020

• Koridor Barat-Timur saat ini sedang dalam tahap pra-studi kelayakan . Koridor ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2027

Sejarah MRT

Latar Belakang Pembangunan Sistem Transportasi Massal Cepat Berbasis Rel
• Perkiraan Jakarta macet total :Saat ini pertumbuhan jalan di Jakarta kurang dari 1 persen per tahun dan setiap hari setidaknya ada 1000 lebih kendaraan bermotor baru turun ke jalan di Jakarta (Data Dinas Perhubungan   DKI Jakarta). Studi Japan International Corporation Agency (JICA) 2004 menyatakan bahwa bila tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi,  diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada 2020 (Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP II)
• Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pelangi pada 2005 ditaksir Rp 12,8 triliun/tahun yang meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar dan biaya kesehatan. Sementara berdasarkan SITRAMP II tahun 2004 menunjukan bahwa bila sampai 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi maka perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun/tahun.
• Polusi udara akibat kendaraan bermotor memberi kontribusi 80 persen dari polusi di Jakarta. MRT Jakarta digerakan oleh tenaga listrik sehingga tidak menimbulkan emisi CO2 diperkotaanBerdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan
Berdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan.
Membangun sistem jaringan MRT bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja, tetapi lebih dari itu membangun MRT mencerminkan visi sebuah kota. Kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah kota, antara lain tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan perjalanan/mobilitas dan seberapa sering mereka dapat melakukannya ke berbagai tujuan dalam kota. Tujuan Utama dibangunnya sistem MRT adalah memberikan kesempatan kepada warga kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perjalanan/mobilitasnya dengan lebih andal, terpercaya, aman, nyaman, terjangkau dan lebih ekonomis.

1986 - 1995

The study on mass public transportation system in Jakarta:
- Jakarta Urban Transport Program (1986-1987)
- Integrated Transport System Improvement By Railway and Feeder Service  (1988-1989)
- Transport Network Planning and Regulation  (1989-1992)
- Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992)

1995 - 2000

Kajian tentang sistem angkutan umum masal di Jakarta :
• Jakarta Urban Transport Program (1986-1987)
• Integrated Transport System Improvement By Railway and Feeder Service (1988-1989)
• Transport Network Planning and Regulation  (1989-1992)
• Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992)

2002 - 2005

• 2002 - “The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek Phase-II”
• 2002 - “Jakarta Mass Transit System Development and Conceptual Design, Cost and Implementation for Underground System”
• 2004 -Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 84 / 2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM)
• 2 Maret 2004, MoU DepHub – DKI tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Kota.
• Juli 2004 DepHub RI mengeluarkan studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas), Maret 2005 menjadi Revised Implementation Program (Revised IP)
• Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan antara JBIC dengan Pemerintah RI

2005

Studi oleh Tim Special Assistance for Project Formation (SAPROF) dari JBIC telah dilakukan pada tahun 2005 untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara stakeholders atas proyek ini di Indonesia. Sejak Agustus 2005, Sub Komite MRT telah dibentuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan perusahaan operator MRT (MRTC).
Minutes of Discussion (MoD) telah ditandatangani pada November 2005 dan Memorandum on Engineering Services juga telah ditandatangani pada 18 Oktober 2006 antara pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar bagi persetujuan pinjaman.

2006

18 Okt 06 -Memorandum on Engineering Services antara Pemerintah Indonesia dan JBIC.
28 Nov 06  - Loan Agreement Tahap 1 (L/A 1) dengan pinjaman sebesar ¥1,869 Milyar untuk pembiayaan Engineering Services, berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam Minutes of Discussion (MoD) dan Memorandum on Engineering Services (MoES).

2007

Revisi UU No 13 /1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU No. 23 / 2007, maka penyelenggaraan  KA kini dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Kajian SAPI (Special Assistance For Project Implementation) dan SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) dilakukan oleh pihak JBIC untuk membantu DepHub dan Pemprov DKI Jakarta.

2008

17 Juni 2008 - PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) didirikan pada 17 Juni 2008, setelah disetujui DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Perda No 3 / 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Perda No 4 / 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.
28 November 2008 – Penandatanganan Minutes if Discussion (MOD 2008) sebagai dasar penandatanganan perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi MRT.
5 Desember 2008 – Penandatanganan Aide Memoir antara JICA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan prepatory study for extention (Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan), yang ditindaklanjuti oleh JICA dengan mengirimkan tim untuk melaksanakan feasibility study koridor Selatan- Utara tahap II, Dukuh Atas – Kota – Kampung Bandan, dan prefeasibility study jalur Timur – Barat.

2009

25 Mar 09 – Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 (antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI) yang menerushibahkan sebagian porsi LA1 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Kosultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen.
31 Mar 09 – Loan Agreement Tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai 48,15 Milyar Yen Jepang sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk proyek MRT (L/A 2)
24 Juli 09 – Penandatanganan NPPH 2 yang menerushibahkan seluruh porsi LA2 kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk konstruksi MRT.
23 November 2009 – Basic Design Engineering mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan.

2010

8 Juli 2010 – Minutes Of Discussion (MOD) antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia (Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan). MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan – Utara Tahap I dari Lebak Bulus- Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus – Bundaran HI. Perpanjangan ini dilakukan dengan menarik stasiun Bundaran HI yang semula berada di MRT koridor Selatan – Utara tahap II menjadi tahap I. Perubahan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak lalu lintas pada masa konstruksi dan mengakomodir kebutuhan turn-back facility MRT koridor Selatan – Utara tahap I.

MRT jakarta

PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT  MRT Jakarta) didirikan pada tanggal 17 Juni 2008, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi  DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan  BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah di PT MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta bergerak dalam bidang pengangkutan darat, dimana kegiatan usahanya terdiri dari penyelenggaraan prasarana dan sarana perekeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT, dan termasuk juga pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar depo dan stasiun MRT.

PT MRT Jakarta memiliki struktur kepemilikan sebagai berikut:

•    Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: 99.5%
•     PD Pasar Jaya: 0.5%

Selanjutnya, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari tahap Engineering Service, Construction hingga Operations dan Maintenance. Dalam tahap Engineering Service, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses Pre-Qualification dan pelelangan kontraktor. Dalam tahap konstruksi, PT MRT Jakarta mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan management dan operasional. Sedangkan dalam tahap operations dan maintenance, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan revenue yang layak bagi perusahaan.

PT MRT Jakarta didesain dan didirikan berdasarkan rekomendasi studi dari  JBIC dan telah disetujui dalam kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini. Berdasarkan pengalaman lampu, ketidak-adaan satu pintu ini menyebabkan ketidakpastian tanggung jawab yang bisa berakibat keterlambatan proyek.